[Ghasab (Perampasan)]
(Diriwayatkan oleh Ar-Rabi’ bin Sulaiman) berkata: (Asy-Syafi’i) berkata: Jika seseorang merobek pakaian orang lain, baik robekan kecil atau besar yang dapat diukur ujung-ujungnya secara memanjang atau melebar, atau merusak barang milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya, atau melakukan tindakan yang menyebabkan budak menjadi buta, memotong tangan, atau melukai hingga tulang tampak, maka semua itu sama. Nilai barang atau hewan (selain budak) dinilai secara utuh, baik dalam keadaan rusak atau sehat, atau dalam keadaan terluka namun telah sembuh. Pemilik barang atau hewan tersebut berhak menerima selisih nilai antara harga dalam kondisi utuh dan rusak/luka. Kerusakan yang terjadi menjadi miliknya, baik bermanfaat atau tidak. Tidak seorang pun berhak memiliki sesuatu yang dirusaknya melalui tindakan melawan hukum. Kepemilikan tidak dapat hilang kecuali pemilik menghendakinya. Seseorang tidak dapat memiliki sesuatu kecuali dengan kerelaan, kecuali dalam warisan.
Adapun budak yang menjadi korban tindakan melawan hukum, nilainya dinilai dalam keadaan utuh sebelum kerusakan terjadi. Kemudian dilihat besarnya kerusakan, dan pemilik budak diberi ganti rugi (‘arsh) berdasarkan nilai budak dalam keadaan sehat, sebagaimana orang merdeka menerima ‘arsh atas tindakan melawan hukum yang menimpanya berdasarkan diyat (uang tebusan), sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Jika nilai budak dinilai seperti orang merdeka menerima diyat saat masih hidup.
Allah Ta’ala berfirman: “Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha.” (QS. An-Nisa’: 29). Dan firman-Nya: “Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275). Aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum Muslimin yang berselisih pendapat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa memiliki sesuatu kecuali dengan kerelaannya, kecuali dalam warisan. Karena Allah Ta’ala memindahkan kepemilikan orang yang meninggal kepada ahli warisnya, baik mereka suka atau tidak.
Tidakkah engkau melihat bahwa jika seseorang diwasiati, dihibahkan, disedekahi, atau dimiliki sesuatu, dia tidak wajib memilikinya kecuali jika menghendaki? Aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum Muslimin yang berselisih pendapat bahwa kepemilikan seorang Muslim tidak dapat hilang dari tangannya kecuali jika dia sendiri yang melepaskannya melalui jual beli, hibah, atau lainnya, atau melalui pembebasan budak, atau hutang yang wajib dibayar sehingga hartanya dijual. Semua ini adalah perbuatannya sendiri, bukan orang lain.
Jika Allah Ta’ala mengharamkan penguasaan harta orang lain kecuali melalui jual beli yang saling ridha, dan kaum Muslimin sepakat dengan pendapat yang telah kusampaikan, maka dari mana kesalahan seseorang yang merusak budakku lalu mengklaim memilikinya melalui kerusakan tersebut? Padahal aku berhak menerima nilainya sebelum kerusakan terjadi. Seandainya sebelum kerusakan dia memberiku beberapa kali lipat harganya, dia tidak berhak memilikinya kecuali jika aku rela. Seandainya aku menghibahkannya kepadanya, dia tidak wajib menerimanya kecuali jika menghendaki. Jika dia tidak dapat memilikinya melalui hibah yang halal kecuali dengan kerelaanku, dan tidak dapat memaksaku menjualnya kecuali jika aku rela, lalu bagaimana dia bisa memilikinya ketika dia bermaksiat kepada Allah Ta’ala? Bagaimana mungkin kepemilikanku hilang karena maksiat orang lain kepada Allah, dan aku dipaksa menerima sesuatu yang tidak kusukai, baik kerusakan itu terjadi karena kesalahan atau sengaja? Bagaimana mungkin kerusakan itu memberiku hak tertentu, lalu jika aku memilih untuk menahan budakku, hak itu menjadi gugur? Bagaimana mungkin kerusakan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, sementara aku berhak menahan budakku, menerima ‘arsh-nya, dan menerima ganti rugi atas kerusakan yang tidak menghancurkannya? Jika kerusakan itu menghancurkannya, maka pelaku semakin besar dosanya kepada Allah, dan aku dipaksa menerima kerusakan yang menghancurkan hartaku. Hakku gugur ketika besar, tetapi tetap ada ketika kecil. Kepemilikan terjadi ketika dia bermaksiat dan dosanya besar, tetapi tidak terjadi ketika dosanya kecil. Tidak sepatutnya seseorang menyanggah pendapat ini karena bertentangan dengan hukum Allah, kesepakatan kaum Muslimin, qiyas, dan akal sehat, serta mengandung kontradiksi internal.
Asy-Syafi’i berkata: Jika seseorang merampas seorang budak perempuan yang bernilai seratus, lalu nilainya bertambah di tangannya karena diajari keterampilan…
Dia mengambilnya dan sembilan ratus bersamanya, seperti jika dia merampasnya saat nilainya seribu, lalu menemukannya saat nilainya seratus, dia mengambilnya dan selisihnya, yaitu sembilan ratus. Dia berkata: “Begitu juga jika si perampas menjualnya, menghadiahkannya, membunuhnya, atau menghabiskannya sehingga tidak ditemukan dalam bentuk aslinya, maka si perampas bertanggung jawab atas nilainya pada saat tertinggi sejak dirampas hingga hancur. Hal yang sama berlaku untuk penjualan, kecuali pemilik budak memiliki pilihan dalam penjualan. Jika dia ingin mengambil harga yang dijual oleh si perampas, baik lebih tinggi atau lebih rendah dari nilainya, karena itu adalah harga barang miliknya atau nilainya pada saat tertinggi.”
(Asy-Syafi’i) berkata: “Dia hanya berhak atas budaknya, dan penjualannya batal karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Penjualan oleh perampas adalah batal.” Jika ada yang bertanya: “Bagaimana dia merampasnya dengan harga seratus, sementara dia menjaminnya saat nilainya seratus, lalu nilainya meningkat hingga seribu dalam tanggungannya, kemudian mati atau rusak—apakah dia harus menanggung nilainya pada saat peningkatan?” Dijawab: “Jika Allah menghendaki—karena dia tidak berhenti menjadi perampas, penanggung, atau pelanggar sejak hari perampasan hingga hilang atau dikembalikan dalam keadaan rusak. Hukumnya sama pada setiap tahap karena kewajibannya adalah mengembalikannya, dan dia tetap sebagai penanggung dan pelanggar. Oleh karena itu, pemilik yang dirampas berhak menuntut nilainya saat seratus, menemukannya saat seribu, dan mengambilnya beserta dua puluh anaknya. Hukum peningkatan pada tubuh atau anaknya sama seperti hukum tubuhnya saat dirampas—dia memiliki tambahan dari dirinya dan anaknya sebagaimana dia memilikinya dalam keadaan berkurang saat dirampas. Tidak ada perbedaan antara membunuhnya beserta anaknya atau mereka mati di tangannya, karena jika seperti yang dijelaskan, dia memiliki anaknya sebagaimana dia memilikinya. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika seseorang merampas budak perempuan lalu budak itu mati atau dibunuh di tangannya, dia menanggungnya dalam kedua keadaan.”
Dia berkata: “Jika seseorang merampas budak perempuan lalu menjualnya, dan budak itu mati di tangan pembeli, maka pemilik yang dirampas memiliki pilihan untuk menuntut si perampas membayar nilai budaknya pada harga tertinggi sejak dirampas hingga mati. Jika dia menuntutnya, pemilik tidak berhak apa-apa dari pembeli, dan si perampas tidak berhak apa-apa dari pembeli kecuali nilai budak atau harga jualnya. Atau, pemilik bisa menuntut pembeli. Jika dia menuntutnya, pembeli bertanggung jawab atas nilai budak pada harga tertinggi sejak diterima hingga mati di tangannya. Pembeli dapat menuntut si perampas untuk selisih antara nilai yang dibayarkan dan nilai budak saat diterima, sehingga dia hanya bertanggung jawab sesuai nilainya.”
Dia berkata: “Jika pemilik ingin mengesahkan penjualan, itu tidak sah karena kepemilikan yang cacat. Kepemilikan cacat hanya bisa sah dengan penjualan baru. Begitu juga jika budak mati di tangan pembeli dan pemilik ingin mengesahkan penjualan, itu tidak sah, dan pemilik berhak atas nilainya. Jika budak melahirkan anak di tangan pembeli, lalu sebagian mati dan sebagian hidup, pemilik boleh memilih menuntut si perampas atau pembeli. Jika dia menuntut si perampas, dia tidak berhak menuntut pembeli. Jika dia menuntut pembeli dan budak sudah mati, pembeli dapat menuntut kembali nilai budak, maharnya, dan nilai anak yang lahir hidup, tetapi tidak untuk anak yang lahir mati. Pembeli dapat menuntut penjual untuk semua yang dia bayarkan, bukan hanya nilai budak dan maharnya.”
“Jika budak ditemukan masih hidup, pemilik mengambilnya sebagai budak dan maharnya, tetapi tidak mengambil anaknya.” Dia berkata: “Jika si perampas yang menghamilinya sehingga melahirkan anak, sebagian hidup dan sebagian mati, pemilik mengambil budak dan nilai anak yang mati pada harga tertinggi, serta memperbudak yang hidup. Si perampas tidak seperti pembeli—pembeli tertipu, sedangkan si perampas hanya menipu dirinya sendiri. Si perampas juga terkena hukuman had jika tidak ada keraguan, dan tidak ada kewajiban mahar.”
(Ar-Rabi’) berkata: “Jika budak itu menuruti si perampas sementara dia tahu itu haram dan dia berzina, maka tidak ada mahar karena itu adalah mahar pelacuran, dan Rasulullah ﷺ melarang mahar pelacuran. Jika budak itu mengira…”
Bahwa hubungan intim itu halal, maka dia wajib membayar mahar seperti maharnya. Jika perempuan itu dirampas secara paksa, maka maharnya adalah milik pemiliknya, sedangkan pelakunya dianggap berzina dan anaknya menjadi budak.
Jika ada yang bertanya, “Bagaimana pendapatmu tentang orang yang dirampas jika dia memilih untuk mengesahkan penjualan, mengapa penjualan itu tidak sah?” Dijawab—insya Allah Ta’ala—penjualan hanya mengikat dengan kerelaan pemilik dan pembeli. Tidakkah kamu lihat bahwa meskipun pembeli rela, si korban perampasan tetap memiliki budak perempuannya sebagaimana sebelumnya seandainya tidak ada penjualan? Penjualan di sini tidak memiliki pengaruh kecuali seperti syubhat (keraguan), dan syubhat tidak mengubah kepemilikan si korban perampasan. Jadi, si korban berhak mengambil budak perempuan itu, dan penjualan tidak bermanfaat bagi pembeli. Status budak itu tetap seperti semula milik si korban perampasan.
Jika pembeli tidak berhak menahannya, dan jika dia tahu bahwa penjual adalah perampas yang tidak diberi kuasa, maka anaknya akan menjadi budak. Tidak sepatutnya seseorang mengira bahwa pembeli tidak boleh mengesahkan penjualan kecuali jika dia menyatakan kerelaan baru, sehingga terjadilah akad jual beli baru. Jika ada yang ragu dan berkata, “Seandainya pemilik budak perempuan itu memberi izin sebelum penjualan, tentu penjualan itu sah. Lalu, jika dia memberi izin setelah penjualan, mengapa tidak sah?” Dijawab—insya Allah Ta’ala—izin sebelum penjualan menghilangkan hak khiyar (hak memilih) pemilik, sehingga dia tidak boleh menolak penjualan, dan budak itu menjadi milik pembeli. Jika dia menghamilinya, dia tidak berhak atas nilai anaknya karena budak itu milik pembeli, halal bagi pembeli untuk menggaulinya, menjualnya, menghadiahkannya, atau memerdekakannya. Namun, jika dijual tanpa izinnya, dia berhak membatalkan penjualan, dan penjualan itu tidak sah kecuali barang belum dimiliki.
Haram bagi penjual untuk menjual dan haram bagi pembeli untuk menggauli jika dia tahu, dan anaknya akan menjadi budak. Jika dia menjual atau memerdekakannya, penjualan atau pembebasannya tidak sah. Jadi, izin sebelum penjualan membuat yang diberi izin seperti penjual yang sah, sedangkan izin setelah penjualan adalah pembaruan akad, dan akad baru hanya mengikat dengan kerelaan penjual dan pembeli. Demikian pula, siapa pun yang menjual atau menikahkan tanpa kuasa, tidak sah kecuali dengan pembaruan akad jual beli atau nikah.
Jika ada yang bertanya, “Mengapa engkau mewajibkan mahar pada pembeli, padahal hubungan intimnya tampak halal baginya? Mengapa engkau membatalkannya dengan mahar, padahal dialah yang menggauli?” Dijawab—insya Allah Ta’ala—kewajiban membayar mahar karena hubungan intim yang syubhat menghilangkan had (hukuman) bagi budak atau perempuan merdeka, sehingga ada kewajiban mahar. Hubungan intim ini menghilangkan had dan anak diakui karena syubhat. Jika dia berkata, “Dia menggauli apa yang dia anggap miliknya,” kami katakan itulah syubhat yang menghilangkan had, tetapi kami tidak menganggapnya sebagai pemilik sah karena kami mengembalikan budak itu dan mewajibkannya membayar nilai anak. Jika anak-anak lahir dari hubungan intim yang dia anggap halal, kami mewajibkannya membayar nilai mereka, maka hubungan intim lebih utama untuk dijamin karena ia penyebab kelahiran anak.
Jika ada yang bertanya, “Mengapa engkau mewajibkannya membayar nilai anak-anak yang tidak ditemukan oleh pemilik kecuali sudah meninggal?” Dijawab, karena pemilik berhak atas budak perempuan dan anak-anaknya yang lahir sebagai budak jika dia digauli tanpa syubhat. Si perampas wajib mengembalikan mereka saat lahir, tetapi karena tidak dikembalikan hingga meninggal, dia wajib membayar nilainya, seperti jika induknya mati. Karena pembeli menggaulinya dengan syubhat, hak si korban perampasan adalah nilai pengganti saat anak-anak lahir, sehingga nilai itu tetap wajib dibayar, baik mereka hidup atau mati, karena jika hidup pun mereka tidak akan dijadikan budak.
Dikatakan: Jika seseorang merampas budak perempuan lalu menggaulinya setelah perampasan, dan dia bukan orang yang bodoh (tidak tahu hukum), maka budak itu diambil darinya, dia wajib membayar ‘uqr (kompensasi), dan had zina dijatuhkan. Jika dia termasuk orang yang bodoh dan berkata, “Aku mengira aku berhak atasnya dan ini adalah alasan yang dimaafkan,” maka had tidak dijatuhkan, tetapi budak dan ‘uqr diambil darinya.
Dikatakan: Jika seseorang merampas budak perempuan lalu menjualnya, baik dijual di musim haji, di atas mimbar, atau di bawah terowongan, hak si korban perampasan sama dalam semua kondisi. Jika ada orang lain melukai atau membunuh budak itu saat di tangan pembeli atau perampas, maka yang memegangnya mengambil diyat (uang darah), lalu jika si korban perampasan berhasil mengambilnya kembali, dia boleh memilih antara mengambil diyat dari yang memegangnya (jika berupa nyawa) atau menuntut nilai budak itu. Jika lukanya parah, dia boleh memilih antara mengambil diyat dari pelaku atau menuntut yang memegangnya atas kerugian akibat luka tersebut. Demikian pula jika pembeli membunuh atau melukainya. Jika perampas yang membunuhnya, maka pemilik berhak menerima nilai tertinggi budak itu pada hari pembunuhan atau nilai maksimal yang pernah dicapai, karena dia tetap bertanggung jawab atasnya.
Jika barang yang dirampas adalah pakaian, lalu si perampas menjualnya kepada seseorang yang kemudian memakainya, kemudian pemilik aslinya menuntut haknya, maka ia berhak mengambil kembali pakaiannya serta selisih nilai antara harga saat dirampas dan nilai yang berkurang karena pemakaian. Misalnya, nilai saat dirampas sepuluh, lalu berkurang lima karena dipakai, maka ia mengambil pakaiannya dan lima. Ia juga berhak memilih untuk menuntut pembeli yang memakainya atau si perampas. Jika si perampas yang menanggung, ia tidak berhak menuntut pembeli yang memakainya.
Demikian pula jika yang dirampas adalah hewan tunggangan, lalu dikendarai hingga lelah, maka pemilik berhak mengambil kembali hewannya serta selisih nilai yang berkurang dari kondisi saat dirampas. Dalam menilai, perubahan harga pasar tidak dipertimbangkan, melainkan hanya perubahan kondisi fisik barang yang dirampas.
Contohnya, jika seseorang merampas budak sehat senilai seratus dinar, lalu budak itu sakit sehingga nilainya turun menjadi lima puluh dinar, maka pemilik berhak mengambil budaknya dan lima puluh dinar. Begitu pula jika yang dirampas adalah anak kecil yang baru lahir senilai satu dinar, lalu tumbuh besar di tangan si perampas dan menjadi cacat, atau nilai budak secara umum naik atau turun, maka pemilik berhak mengambil budaknya dan selisih nilainya dalam kondisi sehat sebelum cacat. Selisih ini dibebankan kepada si perampas karena ia berkewajiban mengembalikan budak dalam kondisi sehat.
Hal serupa berlaku untuk pakaian baru yang dirampas senilai sepuluh, lalu dipakai hingga lusuh, sementara harga pakaian secara umum naik. Pemilik berhak mengambil pakaiannya dan selisih nilai antara kondisi baru dan lusuh. Jika si perampas mengembalikan pakaian dalam kondisi baru tetapi harganya turun menjadi lima karena harga pasar turun, ia tidak perlu membayar apa pun karena mengembalikan dalam kondisi sama seperti saat dirampas.
Jika seseorang merampas budak perempuan, lalu terjadi cacat karena alam atau perbuatan orang lain, baik terjadi di tangan si perampas atau pembeli, maka pemilik berhak mengambil budaknya dan memilih untuk menuntut selisih nilai akibat cacat tersebut dari si perampas. Jika ia menuntut dari pembeli, pembeli dapat menuntut balik si perampas karena transaksi tidak sah.
Jika seseorang merampas hewan tunggangan, rumah, atau barang lain yang memiliki manfaat, maka ia wajib membayar sewa standar sejak mengambil hingga mengembalikan, terlepas dari apakah ia memanfaatkannya atau tidak. Jika ia menyewakannya dengan harga lebih tinggi, pemilik boleh memilih antara mengambil kelebihan sewa atau sewa standar. Namun, hak atas manfaat hanya milik pemilik asli, bukan si perampas.
Pendapat lain yang salah adalah bahwa si perampas boleh menikmati manfaat tanpa tanggung jawab. Pendapat yang benar adalah ia wajib mengembalikan manfaat atau nilai sewa, terlepas dari apakah ia memanfaatkannya atau tidak.
Wallahu a’lam.
Berikut terjemahan dalam Bahasa Indonesia:
Dia bebas dari segala ucapan yang tidak menjadikan hal itu sebagai tanggungannya, juga tidak menjadikannya milik pemilik jika pemiliknya adalah pihak yang dirampas.
(Ar-Rabi’ berkata): Maksud perkataan Asy-Syafi’i adalah pihak yang dirampas tidak boleh mengambil kecuali sewa yang setara; karena sewaannya batal. Hanya saja, bagi yang menempati, jika pemilik rumah berhak atasnya, dia wajib membayar sewa yang setara, dan tidak ada pilihan baginya untuk mengambil sewa yang ditetapkan oleh perampas; karena sewaan itu telah batal.
(Asy-Syafi’i berkata): Jika seseorang merampas tanah lalu menanaminya dengan pohon kurma atau tanaman lain, membangun di atasnya, atau membuat saluran air, maka dia wajib membayar sewa tanah yang setara sesuai kondisi saat dirampas. Si pembangun atau penanam wajib mencabut bangunan atau tanamannya. Jika dia mencabutnya, dia harus menanggung kerusakan tanah akibat pencabutan hingga tanah dikembalikan dalam kondisi semula saat diambil, dan dia juga wajib membayar nilai kerusakannya.
Beliau berkata: Hal yang sama berlaku untuk saluran air dan segala sesuatu yang dia buat di tanah itu. Dia tidak berhak menetapkan hak atas sesuatu yang zalim. Nabi ﷺ bersabda, “Tidak ada hak bagi yang zalim.” Pemilik tanah juga tidak berhak memiliki harta si perampas, dan perampas tidak memberikannya kepadanya. Baik pencabutan itu bermanfaat bagi perampas atau tidak, karena pemilik berhak melarang sedikit hartanya sebagaimana melarang banyak hartanya.
Demikian pula jika dia menggali sumur, pemilik berhak menimbunnya meskipun penimbunan itu tidak bermanfaat baginya. Jika dia merampas rumah lalu menghiasinya, pemilik berhak mencabut hiasan itu meskipun pencabutan tidak bermanfaat. Jika dia memindahkan tanah dari tempatnya, pemilik berhak mengembalikan tanah yang dipindahkan hingga mengembalikannya dalam kondisi semula saat dirampas. Dia tidak boleh membiarkan sedikit pun hartanya dimanfaatkan oleh pihak yang dirampas, sebagaimana pihak yang dirampas tidak boleh membatalkan hartanya yang ada di tangan perampas.
Jika seseorang menafsirkan sabda Nabi ﷺ, “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan,” maka ini adalah ungkapan global yang tidak bisa dipahami seseorang kecuali ada penafsiran lain. Makna yang benar adalah: tidak boleh membebani seseorang dengan harta yang bukan kewajibannya, dan tidak boleh menghalangi seseorang dari hartanya yang merugikan. Setiap orang berhak atas apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
Jika ada yang berkata: “Aku menetapkan hukum baru untuk kepentingan orang lain atas harta mereka, dan melarang mereka atas harta mereka demi kepentingan mereka,” maka bisa dikatakan kepadanya—insya Allah—bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang memiliki rumah berukuran tiga hasta di tiga hasta di tanah orang lain yang bernilai tinggi, diberikan seratus ribu dinar atau lebih, sementara nilai rumah itu hanya satu atau dua dirham, dan diberikan pula sebagai gantinya rumah lain beserta harta atau budak? Apakah dia bisa dipaksa menerima banyak dengan sedikit? Atau bagaimana jika seseorang memiliki sepetak tanah di antara tanah orang lain yang tidak bernilai satu dirham, lalu diminta menjual jalur untuk dilewati dengan imbalan dunia? Apakah dia bisa dipaksa menjual sesuatu yang tidak bermanfaat baginya demi keuntungan besar? Atau bagaimana dengan seorang penjahit yang bersumpah tidak akan menjahit untuk orang lain, lalu orang itu melarangnya menjahit untuknya meskipun diberi seratus dinar atau lebih? Apakah dia bisa dipaksa menjahit?
Atau bagaimana dengan seseorang yang memiliki budak wanita buta yang tidak bermanfaat, lalu ditawarkan anaknya sebagai ganti dengan harta berlimpah? Apakah dia bisa dipaksa menjualnya? Jika dikatakan tidak ada satu pun dari mereka yang bisa dipaksa untuk kepentingan orang lain, maka kami katakan: Semua ini dilakukan untuk merugikan diri sendiri dan merugikan peminta hingga menggabungkan dua hal. Jika dia berkata, “Meskipun merugikan diri sendiri dan orang lain, dia berbuat dengan hartanya sesuai haknya,” maka dikatakan: Demikian pula penggali sumur di tanah orang lain, penghias dinding orang lain, dan pemindah tanah ke tanah orang lain—dia hanya melakukan apa yang menjadi haknya dan melarang apa yang menjadi haknya atas hartanya.
Jika pengembalian tanah atau penimbunan sumur menghalangi pemilik tanah dari manfaatnya sementara waktu, maka dikatakan kepada yang ingin mengembalikan tanah: Kamu boleh memilih mengembalikannya dengan membayar sewa tanah selama masa penghalangan manfaat, atau membiarkannya. Kepada pemilik tanah, dikatakan: Kamu boleh memilih meminta penggali sumur menimbunnya dalam segala kondisi, dan tidak ada kewajiban bagimu kecuali jika lokasi sumur memiliki manfaat saat rata, maka kamu berhak mendapat imbalan manfaat tersebut karena dia telah menghalangimu dari sebagian tanahmu.
(Asy-Syafi’i berkata): Jika perampas memindahkan tanah dari tanah yang dirampas yang bermanfaat bagi tanah tersebut tanpa merugikannya, maka pemilik berhak memintanya dikembalikan. Jika tidak mungkin mengembalikannya dalam kondisi apa pun, maka tanah dinilai dalam kondisi saat diambil dan tanah itu dinilai dengan tanah yang dipindahkan.
Kemudian, orang yang merampas (ghashab) wajib menanggung selisih antara dua nilai (sebelum dan sesudah kerusakan), meskipun ia mampu mengembalikannya dalam kondisi apapun, bahkan jika biayanya besar, ia tetap harus menanggungnya.
Dia (Imam Syafi’i) berkata: Jika seseorang memotong tangan atau kaki hewan orang lain atau melukainya, baik luka kecil maupun besar, maka hewan tersebut dinilai dalam keadaan terluka atau terpotong, lalu ia menanggung selisih antara dua nilainya. Tidak seorang pun boleh mengambil harta orang lain karena tindakan kriminal selamanya.
Dia berkata: Jika seseorang menghadirkan seorang saksi bahwa seorang laki-laki merampas budak perempuan ini pada hari Kamis, dan saksi lain bahwa ia merampasnya pada hari Jumat, atau seorang saksi bahwa ia merampasnya dan saksi lain bahwa ia mengaku merampasnya, atau seorang saksi bahwa ia mengaku merampasnya pada hari Kamis dan saksi lain bahwa ia mengaku merampasnya pada hari Jumat, maka semua ini dianggap bertentangan. Sebab, perampasan pada hari Kamis berbeda dengan perampasan pada hari Jumat, tindakan merampas berbeda dengan pengakuan merampas, dan pengakuan pada hari Kamis berbeda dengan pengakuan pada hari Jumat. Maka, dikatakan kepadanya dalam semua kasus ini: “Bersumpahlah bersama saksi mana pun yang kamu pilih, dan kamu berhak atas budak perempuan itu.” Jika ia bersumpah, ia berhak memilikinya.
Dia berkata: Jika sebidang tanah berada di tangan seseorang, lalu orang lain mengklaim bahwa itu adalah tanahnya, dan ia menghadirkan seorang saksi yang bersaksi bahwa tanah itu miliknya—entah karena membelinya dari pemiliknya, mewarisinya, dihadiahkan oleh pemiliknya, atau tanah mati yang ia hidupkan—dan ia menjelaskan salah satu cara kepemilikan yang sah, kemudian ia menghadirkan saksi lain bahwa tanah itu berada dalam penguasaannya (hazah), maka kesaksian bahwa tanah itu “dikuasai” bukanlah kesaksian yang sah. Bahkan jika banyak saksi adil bersaksi demikian, selama mereka tidak menambahkan penjelasan lain, karena “penguasaan” bisa berarti kepemilikan, pinjaman, sewa, tanah yang berbatasan dengan miliknya, tanah di dekat tempat tinggalnya, atau pemberian dari pemiliknya. Karena tidak ada makna yang lebih jelas dari yang lain, kesaksian ini tidak sah sampai mereka menambahkan penjelasan bahwa tanah itu miliknya. Ia boleh bersumpah bersama saksi yang bersaksi atas kepemilikannya dan berhak atas tanah itu.
Dia berkata: Jika saksi pertama bersaksi tentang kepemilikan seperti yang dijelaskan, dan saksi kedua bersaksi bahwa ia menguasainya (hazah), maka jika ia mengatakan “menguasainya dengan kepemilikan,” kedua kesaksian itu bersatu. Tetapi jika ia hanya mengatakan “menguasainya” tanpa tambahan, kesaksian itu tidak bersatu. Ia boleh bersumpah bersama saksi kepemilikan dan berhak atas tanah itu.
Dia berkata: Jika seseorang merampas budak perempuan dari orang lain, lalu menjualnya kepada orang lain dan menerima pembayaran, kemudian uang itu hilang di tangannya, lalu pemilik asli budak itu datang sementara budak masih ada, maka pemilik asli berhak mengambil budak itu dan selisih nilai jika ada kerugian. Pembeli dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan, baik penjual dalam keadaan mampu atau tidak.
Dia berkata: Jika seseorang merampas hewan orang lain atau memaksanya menyewakannya, lalu hewan itu hilang karena tindakan melampaui batas (ta’addi), maka pemilik hewan yang dirampas atau disewa paksa berhak menuntut nilai hewannya. Jika kemudian hewan itu ditemukan kembali, sebagian ulama—termasuk Abu Hanifah—berpendapat bahwa pemilik tidak berhak mengambil hewan itu kembali, karena ia telah menerima gantinya, dan pengganti itu dianggap seperti jual beli.
(Imam Syafi’i berkata): Jika hewan itu ditemukan, ia harus mengembalikan hewan tersebut dan mengembalikan uang yang telah diterima, jika hewan itu masih dalam kondisi seperti saat dirampas atau dirusak. Jika hewan itu berkurang nilainya, ia mengambil hewan itu dan selisih kerugiannya, dan mengembalikan sisa uang dari nilai kerugian tersebut. Ini tidak sama dengan jual beli, karena jual beli terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak, di mana pemilik menyerahkan barangnya dengan rela, sedangkan perampasan dan pelampauan batas adalah tindakan kriminal. Pemilik hewan tidak menjual hewannya.
Tidakkah kamu melihat bahwa jika hewan itu masih ada, ia tidak berhak mengambil nilainya? Ketika ia mengambil nilai hewan itu, itu karena hewannya dianggap hilang. Jika hewan itu ditemukan kembali, berarti “kehilangan” itu batal, dan hewan itu kembali ada. Jika ini dianggap jual beli, tidak sah menjual hewan yang tidak ada. Jika pun sah dan hewan itu hilang, si perampas atau pelampau batas boleh menuntut uangnya kembali. Jika hewan itu ditemukan dalam keadaan cacat, ia boleh mengembalikannya karena cacat tersebut.
Jika ada yang berkata: “Ini tidak mirip jual beli, tapi mirip tindakan kriminal (jinaayat).” Katakan kepadanya: “Bagaimana jika seseorang merusak mata orang lain hingga memutih, lalu dihukum membayar diyat, kemudian putihnya hilang? Orang yang berpendapat demikian akan mengatakan bahwa ia harus mengembalikan diyat dan mengembalikan mata itu. Jika dihukum membayar lima ekor unta karena mencabut gigi anak kecil, lalu gigi itu tumbuh kembali, ia harus mengembalikan diyat yang telah dibayarkan.” Jika ia menyamakannya dengan tindakan kriminal, pendapatnya akan kontradiktif. Jika ia mengatakan ini tidak sama dengan tindakan kriminal karena tindakan kriminal bersifat permanen sedangkan hewan ini kembali ada, maka status “hilang” itu telah batal.
Jika ini terjadi tanpa putusan hakim—misalnya seseorang merampas hewan orang lain atau memaksanya menyewakannya, lalu hewan itu hilang karena pelampauan batas, kemudian mereka berdamai dengan membayar nilainya—
Sesuatu yang nilainya lebih dari hewan ternak, sama, atau kurang, maka pendapat tentangnya seperti pendapat dalam hukum hakim; karena ia hanya berdamai atas apa yang wajib bagi perampas dari apa yang telah dihabiskan. Ketika hartanya tidak dihabiskan, maka perdamaian terjadi atas sesuatu yang tidak diketahui olehnya atau pemilik hewan ternak. Jika si perampas berkata kepadanya, “Aku akan membelinya darimu sementara ia ada di tanganku dan aku telah mengetahuinya,” lalu ia menjualnya dengan sesuatu yang telah diketahui, sedikit atau banyak, maka jual beli itu sah. Jika si perampas membawa hewan ternak itu dalam keadaan cacat dengan cacat yang biasa terjadi, lalu ia mengaku tidak melihatnya sebelumnya dan penjual menipunya dengan itu, maka perkataan penjual yang dipegang dengan sumpahnya, kecuali si perampas bisa membuktikan bahwa cacat itu ada di tangan si perampas saat penjualan, atau cacat itu jenis yang tidak biasa terjadi, maka ia boleh mengembalikan hewan ternak itu, dan si perampas wajib mengganti kerugian atas nilai yang berkurang.
Jika si pelaku ghasab (perampas) atau penyewa berkata, “Hewan ternak itu hilang, aku akan memberimu nilainya,” dan hal itu dikatakan tanpa keputusan hakim, maka dalam hal ini—wallahu a’lam—hanya ada dua pendapat:
Ini dianggap jual beli baru, dan tidak dibolehkan karena tidak boleh menjual hewan yang sudah mati.
Ini dianggap ganti rugi jika hewan itu benar-benar hilang atau rusak, maka dibolehkan karena itu kewajiban dalam hukum asal.
Jika ada yang berpendapat demikian, maka ketika diketahui hewan itu tidak hilang, pemilik hewan berhak mengambilnya kembali dan si perampas wajib mengembalikan apa yang telah diambil, karena ia hanya mengambil apa yang wajib baginya seandainya hewan itu hilang. Jika hewan tidak hilang, maka kepemilikan asli tetap berlaku.
Atau ada pendapat ketiga: Karena ia rela dengan perkataannya dan tidak meminta sumpah (seperti hakim yang akan memintanya bersumpah jika hewan hilang), maka ia tidak boleh menarik kembali dalam keadaan apa pun.
Adapun jika ada yang berkata, “Jika hewan itu masih ada di tangan si perampas dan ia berbohong untuk mengambilnya, maka pembeli boleh mengambilnya. Tetapi jika hewan tidak ada di tangan si perampas lalu kemudian ditemukan, pembeli tidak boleh mengambilnya,” ini tidak benar dalam sudut pandang mana pun. Sebab jika transaksi itu sah dalam semua keadaan, maka ia tetap sah dan tidak batal. Jika ia sah selama hewan tidak ada, lalu batal ketika hewan ada, maka hewan itu ada dalam kedua keadaan, mengapa ia boleh dikembalikan dalam satu keadaan dan tidak dalam lainnya? Jika transaksi itu fasid (rusak), maka ia batal dalam semua keadaan. Pendapat ini tidak sah, tidak fasid, dan tidak sah dalam makna fasid di akhirnya.
(Imam Syafi’i berkata): Jika seseorang menjual budak laki-laki atau perempuan kepada orang lain dan pembeli menerimanya, lalu penjual mengakui kepada orang lain bahwa budak itu adalah miliknya yang dirampas, maka kami katakan kepada pengakuan perampasan: “Jika engkau bisa membuktikan perampasan, kami akan menyerahkannya kepadamu dan membatalkan jual beli. Jika tidak bisa membuktikan, maka pengakuan penjual hanya menetapkan hak bagimu atas dirinya sendiri dan membatalkan hak orang lain yang telah tetap sebelum pengakuannya. Ia tidak bisa dipercaya dalam membatalkan hak orang lain, tetapi dipercaya atas dirinya sendiri, sehingga ia wajib mengganti nilai budak yang diakuinya sebagai rampasan.”
Kecuali jika pembeli menemukan cacat atau memiliki hak khiyar (pilihan), maka ia boleh mengembalikannya berdasarkan khiyar cacat atau khiyar syarat. Jika ia mengembalikannya, maka si pengaku wajib menyerahkannya kepadamu. Jika pembeli membenarkan bahwa penjual adalah perampas, ia boleh mengembalikannya dan menuntut kembali harga yang telah dibayarkan jika ia mau.
(Imam Syafi’i berkata): Jika seseorang merampas budak dari orang lain lalu menjualnya, kemudian si perampas menjadi pemilik budak itu melalui warisan, hibah, jual beli sah, atau cara kepemilikan lainnya, lalu ia ingin membatalkan jual beli pertama karena ia menjual sesuatu yang bukan miliknya—jika pembeli membenarkannya atau ada bukti—maka jual beli itu batal, baik ia menginginkannya atau tidak, karena ia menjual sesuatu yang tidak boleh dijual. Jika tidak ada bukti dan pembeli berkata, “Engkau hanya mengklaim sesuatu yang merusak jual beli,” maka perkataan pembeli yang dipegang dengan sumpahnya.
Jika penjual berkata, “Aku menjual kepadamu apa yang aku miliki,” lalu ada bukti bahwa ia merampasnya kemudian memilikinya, dan pembeli tidak membenarkannya, maka jual beli tetap sah karena bukti itu hanya bersaksi untuk penjual, bukan melawannya. Bukti itu bersaksi bahwa budak itu kembali menjadi miliknya, sehingga bersaksi untuknya, bukan melawannya.
Jika ia mendustakan bukti mereka, maka jual beli tidak batal secara hukum karena pendustaannya terhadap bukti. Namun, dalam kehati-hatian, sebaiknya mereka memperbarui jual beli atau pembeli mengembalikannya.
Jika bukti menunjukkan bahwa budak itu harus keluar dari tangan keduanya, maka bukti diterima karena itu melawan penjual.
Jika ia menjualnya dan pembeli menerimanya, lalu membebaskannya, kemudian ada bukti perampasan dan si korban perampasan atau ahli warisnya menuntut, maka pembebasan dibatalkan karena jual beli itu fasid, dan budak dikembalikan kepada si korban.
Jika tidak ada bukti dan si perampas serta pembeli mengakui klaim perampasan, maka perkataan salah satu dari mereka tidak diterima dalam hal pembebasan. Pembebasan tetap berlaku, dan kami memaksa si perampas mengganti nilai budak sesuai harga tertingginya.
Dan jika dia mencintai, kami mengembalikannya kepada pembeli yang memerdekakan. Jika kami mengembalikannya kepada pembeli yang memerdekakan, maka dia berhak menuntut penjual yang merampas sesuai dengan apa yang telah diambil darinya; karena dia telah mengakui bahwa dia menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan hak perwalian tertunda karena sang pemerdeka mengakui bahwa dia memerdekakan sesuatu yang bukan miliknya.
Dia berkata: Jika seseorang merampas budak perempuan dari orang lain lalu menjualnya kepada seseorang, dan si pembeli tahu bahwa budak itu hasil rampasan, kemudian si korban perampasan datang dan ingin membatalkan penjualan, maka penjualan itu tidak sah karena asal penjualannya adalah haram. Maka, tidak seorang pun boleh mengesahkan yang haram, tetapi dia boleh membuat perjanjian jual beli baru yang halal dan bukan yang haram. Jika ada yang bertanya, “Bagaimana pendapatmu jika seseorang menjual budak perempuannya sendiri dengan mensyaratkan hak pilih (khiyar) untuk dirinya? Bukankah penjualan itu sah dan dia berhak memilih untuk melanjutkannya sehingga mengikat si pembeli, karena hak khiyar ada padanya, bukan pada si penjual?” Jawabnya: “Benar.” Jika dia bertanya lagi, “Lalu apa perbedaan antara kedua kasus tersebut?” Jawabnya: “Yang ini menjual budak yang dia miliki secara sah dengan akad jual beli yang halal, dan dia memiliki hak khiyar sesuai syaratnya, serta si pembeli tidak bermaksiat kepada Allah, begitu pula si penjual. Sedangkan si perampas dan pembeli yang tahu bahwa budak itu hasil rampasan adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang satu menjual sesuatu yang bukan haknya, dan yang lain membeli sesuatu yang tidak halal baginya. Maka, tidak boleh mengqiyaskan yang haram dengan yang halal karena keduanya bertolak belakang. Tidakkah kamu lihat bahwa jika pembeli dari pemilik budak mensyaratkan hak khiyar untuk dirinya, maka dia berhak memilih, sebagaimana si penjual jika dia mensyaratkannya? Apakah pembeli budak hasil rampasan juga berhak memilih untuk menerima atau mengembalikannya? Jika dia menjawab tidak, maka dikatakan: “Bagaimana jika si perampas mensyaratkan hak khiyar untuk dirinya?” Jika dia menjawab tidak, karena yang mensyaratkan hak khiyar itu bukan pemilik budak, maka dikatakan: “Tetapi jika pemiliknya mensyaratkan hak khiyar, itu sah.” Jika dia menjawab, “Ya,” maka dikatakan kepadanya: “Tidakkah kamu lihat bahwa keduanya berbeda dalam segala hal? Lalu bagaimana mungkin mengqiyaskan dua hal yang sepenuhnya berbeda?”
Dia berkata: Jika seseorang merampas budak perempuan dari orang lain, lalu si perampas mengaku bahwa dia merampas budak tersebut dan mengatakan, “Harganya sepuluh,” sedangkan si korban perampasan mengatakan, “Harganya seratus,” maka yang dianggap adalah perkataan si perampas disertai sumpah. Penilaian tidak didasarkan pada sifat (deskripsi) karena penilaian berdasarkan sifat tidak bisa pasti. Bisa jadi dua budak memiliki sifat, warna, dan usia yang sama, tetapi nilai keduanya sangat berbeda karena faktor seperti kecerdasan, akal, atau kemampuan berbicara. Maka, hal itu hanya bisa dipastikan dengan melihat langsung. Dikatakan kepada pemilik budak: “Jika kamu rela, baiklah. Jika tidak, dan kamu bisa menghadirkan bukti, maka kami akan memberimu hak berdasarkan buktimu. Jika tidak bisa, maka si perampas akan disumpah, dan perkataannyalah yang dianggap.” Jika si korban menghadirkan dua saksi bahwa si perampas merampas budaknya dan budak itu binasa di tangannya, tetapi kedua saksi tidak bisa membuktikan nilainya, maka penilaian harganya berdasarkan perkataan si perampas disertai sumpah. Jika kedua saksi mendeskripsikan budak itu dalam keadaan sehat, sehingga diketahui bahwa nilainya lebih tinggi dari yang dikatakan si perampas, tetap yang dianggap adalah perkataan si perampas karena mungkin saja ada penyakit atau cacat tersembunyi yang membuat harganya turun seperti yang dikatakannya. Selama perkataan si perampas memungkinkan, maka itulah yang dianggap disertai sumpah. Demikian juga pendapat tentang orang yang harus menanggung kerugian duniawi dalam bentuk apa pun—selama perkataannya memungkinkan, maka itulah yang dianggap. Tidak ada yang diambil darinya selain apa yang dia akui, kecuali dengan bukti. Tidakkah kamu lihat bahwa dalam kebanyakan tuntutan, kami menganggap perkataan tergugat (disertai sumpah)? Jika seseorang mengatakan, “Dia merampas milikku,” atau “Dia punya utang padaku,” atau “Dia memegang titipanku,” maka perkataannyalah yang dianggap disertai sumpah, dan kami tidak memaksanya untuk mengakui sesuatu yang tidak dia akui. Jika kami memberinya hak ini dalam kasus yang lebih besar, maka dalam kasus yang lebih kecil tentu lebih layak untuk diberi. Penilaian tidak boleh dilakukan terhadap sesuatu yang tidak terlihat, karena kita tahu bahwa dua budak bisa memiliki sifat yang sama, tetapi salah satunya lebih mahal karena faktor yang tidak terlihat jelas. Maka, penilaian hanya bisa dilakukan terhadap apa yang dilihat langsung. Tidakkah kamu lihat bahwa untuk sesuatu yang dilihat langsung, kami hanya menyerahkan penilaian kepada ahli yang mengetahui nilainya pada hari penilaian? Mereka tidak boleh menilai sebelum memeriksa cacat dan penyakit, kemudian membandingkannya dengan yang lain. Sebagian besar yang mereka lakukan adalah memperkirakan nilai berdasarkan harga pasaran saat itu. Jika demikian, maka tidak boleh melakukan penilaian terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Jika dia berkata, “Sifatnya begini, tetapi aku tidak tahu nilainya,” kami akan berkata kepada pemilik pakaian, “Klaimlah nilainya sesukamu.” Jika dia melakukannya, kami akan berkata kepada si perampas, “Dia telah mengklaim seperti yang kamu dengar. Jika kamu mengetahuinya, berikanlah tanpa sumpah. Jika tidak, akui sesuai keinginanmu, kami akan menyumpahmu, dan kamu harus memberikannya kepadanya.” Jika dia menolak bersumpah, kami akan mengalihkan sumpah kepadanya (si penggugat). Jika dia bersumpah, dia berhak atas apa yang diklaim jika si tergugat tetap menolak bersumpah. Jika si tergugat bersumpah setelah penjelasan ini, maka dia telah memenuhi kewajibannya. Jika dia menolak, kami akan menyumpah si penggugat, lalu memaksanya untuk menyerahkan semua yang dia klaim. Jika si tergugat ingin bersumpah setelah sumpah si penggugat, kami tidak akan mengizinkannya. Jika si penggugat menghadirkan bukti…
Lebih sedikit dari apa yang telah disumpah oleh penggugat, kami memberikannya dengan bukti, dan bukti lebih utama daripada sumpah yang palsu.
Dia berkata: Jika seseorang merampas makanan dari orang lain, baik berupa gandum, kurma, atau makanan lainnya, lalu menghabiskannya, maka dia wajib menggantinya dengan yang serupa jika ada yang serupa dalam kondisi apa pun. Jika tidak ada yang serupa, maka dia wajib membayar nilainya sebesar harga tertinggi yang pernah ada.
Dia berkata: Jika seseorang merampas aset dari orang lain, seperti pohon yang berbuah atau hewan ternak yang berkembang biak, dan dia mengambil manfaat dari wol atau susunya, maka pemilik aset atau hewan ternak berhak mengambil kembali ternaknya atau asetnya dari si perampas jika masih dalam kondisi yang sama atau lebih baik saat dirampas. Jika ada kerusakan, dia mengambilnya dengan kerusakan tersebut dan menuntut ganti rugi atas semua buah atau hasil yang dihabiskan. Dia harus menggantinya dengan yang serupa jika ada, atau membayar nilainya jika tidak ada yang serupa. Demikian pula nilai dari hasil ternak, susu yang diambil (harus diganti dengan yang serupa atau nilainya jika tidak ada yang serupa), serta wol atau bulunya (harus diganti dengan yang serupa atau nilainya jika tidak ada yang serupa). Dia berkata: Jika si perampas memberi makan ternak tersebut, merawatnya saat sakit, menyewa penjaga untuknya, atau menyirami pohonnya, maka dia tidak berhak atas apa pun dari hal tersebut.
(Asy-Syafi’i berkata): Pada dasarnya, apa yang dihasilkan oleh si perampas dari barang rampasan terbagi menjadi dua. Pertama: benda yang masih ada dan dapat dibedakan, dan benda yang masih ada tetapi tidak dapat dibedakan. Kedua: efek yang bukan berupa benda yang masih ada. Adapun efek yang bukan berupa benda yang masih ada, seperti yang kami jelaskan tentang hewan ternak yang dirampas saat masih kecil, atau budak yang dirampas saat masih kecil dan dalam keadaan sakit, lalu si perampas mengobati mereka dengan biaya yang sangat besar hingga pemiliknya datang dan menemukan bahwa biaya yang dikeluarkan sudah berkali-kali lipat dari harga mereka. Padahal, hartanya hanya berupa efek pada mereka, bukan benda yang masih ada. Tidakkah kamu melihat bahwa biaya perawatan hewan atau budak adalah sesuatu yang memperbaiki tubuh, bukan sesuatu yang tetap ada bersama tubuh? Itu hanyalah efek. Demikian pula pakaian yang dicuci dan dijemur, atau tanah liat yang dirampas lalu dibasahi air dan diaduk menjadi bata. Semua ini adalah efek, bukan benda yang masih ada dari hartanya, sehingga dia tidak berhak atas apa pun karena bukan benda yang dapat dibedakan untuk diberikan, bukan benda yang menambah nilainya, dan tidak ada seperti pewarna pada pakaian yang membuatnya menjadi mitra pemilik.
Adapun benda yang masih ada tetapi tidak dapat dibedakan, seperti seseorang yang merampas pakaian senilai sepuluh dirham, lalu mewarnainya dengan za’faran sehingga nilainya bertambah lima dirham. Maka dikatakan kepada si perampas: Jika kamu mau, kamu bisa mengambil kembali za’faran dengan syarat menanggung kerusakan pada pakaian. Atau jika mau, kamu bisa menjadi mitra dalam kepemilikan pakaian dengan bagian sepertiga, sedangkan pemilik pakaian mendapat dua pertiga. Tidak ada pilihan lain. Demikian pula semua pewarna yang menempel dan menambah nilai. Jika dia mewarnainya dengan pewarna yang menambah nilai, lalu pewarna tersebut diambil kembali, maka nilai pakaian akan dinilai. Jika pewarna menambah nilai, sedikit atau banyak, maka berlaku ketentuan di atas. Jika pewarna tidak menambah nilai, dikatakan kepadanya: Kamu tidak memiliki hak atas harta yang menambah harta orang lain sehingga bisa menjadi mitra. Jika mau, ambil kembali pewarnamu dengan menanggung kerusakan pakaian, atau biarkan saja.
Dia berkata: Jika pewarna justru merusak pakaian, dikatakan kepadanya: Kamu telah merugikan pemilik pakaian dan menyebabkan kerusakan. Jika mau, ambil kembali pewarnamu dan tanggung kerusakan pakaian. Atau jika tidak mau, kamu tidak berhak atas pewarnamu dan tetap harus menanggung kerusakan pakaian dalam semua kondisi.
Dia berkata: Di antara hal yang dicampur oleh si perampas dengan barang rampasan sehingga tidak dapat dibedakan adalah jika dia merampas satu takar minyak, lalu menuangkannya ke dalam minyak sejenis atau lebih baik. Maka dikatakan kepada si perampas: Jika mau, berikan kepadanya satu takar minyak yang serupa. Atau jika mau, ambil satu takar dari minyak campuran ini, tanpa tambahan jika minyakmu sama dengan minyaknya, dan kamu harus melepas kelebihan jika minyakmu lebih baik. Si korban perampasan tidak punya pilihan karena tidak ada kerugian. Jika si perampas menuangkan minyak tersebut ke dalam minyak yang lebih buruk, maka dia wajib mengganti dengan minyak yang serupa karena minyaknya telah rusak akibat dicampur dengan yang lebih buruk. Jika dia menuangkan minyaknya ke dalam bahan lain seperti ban (minyak biji), syiriq (minyak nabati), minyak wangi, samin, atau madu, maka dia wajib mengganti semuanya karena minyak tidak bisa dipisahkan lagi. Dia tidak boleh hanya memberikan satu takar minyak yang serupa, karena bahan campuran tersebut bukan minyak. Seandainya dia menuangkannya ke dalam air, jika air bisa dipisahkan hingga minyak murni tanpa air dan pencampuran air tidak merusaknya, maka si korban perampasan wajib menerimanya. Jika pencampuran air merusaknya, baik seketika atau nanti, maka si perampas wajib memberikan satu takar minyak yang serupa sebagai gantinya.
(Ar-Rabi’ berkata): Dia harus memberikan minyak itu sendiri meskipun sudah tercampur air, dan menanggung kerusakannya. Ini sesuai dengan makna perkataan Asy-Syafi’i.
(Asy-Syafi’i berkata): Jika seseorang merampas minyak, lalu memanaskannya di atas api hingga berkurang…
Dia harus menyerahkannya kepadanya, dan jika takarannya berkurang, maka jika api mengurangi nilainya, dia harus mengganti kerugiannya. Jika api tidak mengurangi nilainya, maka tidak ada kewajiban baginya.
Jika dia merampas gandum baru dan mencampurnya dengan yang buruk, maka berlaku seperti yang dijelaskan dalam kasus minyak: dia harus menggantinya dengan yang sejenis sesuai takarannya, kecuali jika dia bisa memisahkannya hingga bisa dikenali. Jika dia mencampurnya dengan yang sejenis atau lebih baik, maka berlaku seperti yang dijelaskan dalam kasus minyak. Jika dia mencampurnya dengan jelai, jagung, atau biji-bijian selain gandum, maka dia harus memisahkannya hingga bisa menyerahkannya dalam bentuk aslinya sesuai takarannya. Jika takarannya berkurang, dia harus menanggungnya.
Jika dia merampas gandum yang baik, lalu terkena air, busuk, dimakan serangga, atau mengalami kerusakan, maka dia harus menyerahkannya dan membayar selisih nilai antara saat perampasan dan saat penyerahan. Jika dia merampas tepung dan mencampurnya dengan tepung yang lebih baik, sejenis, atau lebih buruk, maka berlaku seperti yang dijelaskan dalam kasus minyak.
Jika dia merampas za’faran dan kain, lalu mewarnai kain dengan za’faran, maka pemilik kain boleh memilih untuk mengambil kain yang telah diwarnai karena itu adalah za’farannya dan kainnya. Dia tidak berhak atas apa pun selain itu, atau nilai kain dalam keadaan putih dan za’faran dalam keadaan utuh. Jika nilainya 30, maka kain yang diwarnai dinilai dengan za’faran. Jika nilainya 25, maka dia harus membayar 5 karena telah mengurangi nilainya.
Demikian pula jika dia merampas mentega, madu, dan tepung, lalu membuatnya menjadi adonan, maka yang dirampas boleh memilih untuk mengambilnya dalam bentuk adonan. Perampas tidak berhak atas kayu bakar, panci, atau pekerjaan karena itu hanya berdampak pada nilai, bukan bentuk aslinya. Atau, nilai madu, mentega, dan tepung dinilai terpisah. Jika nilainya 10 dalam bentuk adonan bernilai 7, maka dia harus membayar 3 karena telah mengurangi nilainya.
Jika dia merampas hewan dan jelai, lalu memberi makan hewan dengan jelai, maka dia harus mengembalikan hewan dan jelai karena dia yang menghabiskannya. Tidak ada jejak jelai yang bisa diambil dari hewan, hanya bekasnya.
Jika dia merampas makanan dan memberikannya kepada yang dirampas tanpa sepengetahuan yang dirampas, maka itu dianggap sebagai pemberian sukarela, dan dia tetap harus menanggung makanan tersebut. Jika yang dirampas tahu itu makanannya dan memakannya, maka tidak ada kewajiban karena kekuasaannya hanya atas mengambil makanannya, dan itu telah dilakukan.
Jika terjadi perselisihan, di mana yang dirampas berkata, “Aku memakannya tanpa tahu itu makananku,” dan perampas berkata, “Kamu memakannya dan tahu itu makananku,” maka perkataan yang dirampas yang diterima dengan sumpah, jika ada kemungkinan hal itu tidak diketahui.
(Rabi’ berkata): Ada pendapat lain bahwa jika dia memakannya, baik tahu atau tidak, maka sesuatu miliknya telah sampai kepadanya, dan perampas tidak berkewajiban kecuali jika pekerjaannya mengurangi nilai, maka dia harus mengganti kerugian akibat pengurangan tersebut.
(Syafi’i berkata): Jika dia merampas emas lalu mencampurnya dengan tembaga, besi, atau perak, maka emas harus dipisahkan dengan api. Jika api mengurangi berat emas, maka dia harus mengganti berat yang berkurang dan menyerahkan emasnya. Kemudian, jika api mengurangi nilai emas, dia harus mengganti selisih nilainya.
Jika dia meleburnya dengan emas sejenis, lebih baik, atau lebih buruk, maka ini tidak bisa dipisahkan, dan aturannya seperti dalam kasus minyak.
Jika dia merampas emas dan membentuknya menjadi batang, lalu menambahkan batang emas milik orang lain atau batang tembaga/perak, maka keduanya harus dipisahkan. Dia harus menyerahkan batang emasnya dengan berat yang sama saat dirampas. Kemudian, nilai emas saat dikembalikan dibandingkan dengan saat dirampas. Jika nilainya lebih rendah, dia harus membayar selisihnya. Jika sama atau lebih tinggi, dia hanya mengambil emasnya tanpa hak atas kelebihan karena kelebihan itu hanya hasil pekerjaan.
Jika dia merampas kambing betina dan mengawinkannya dengan kambing jantan hingga melahirkan, maka kambing dan anaknya milik yang dirampas. Perampas tidak berhak atas sperma kambing jantan karena dua alasan: (1) harga sperma pejantan tidak halal, dan (2) itu hanya sesuatu yang dimasukkan ke dalam kambing betina dan berubah menjadi sesuatu lain yang bukan miliknya, melainkan milik pemilik kambing betina.
Jika dia merampas emas mentah lalu mencetaknya menjadi dinar, maka pemilik emas mentah boleh mengambil dinar jika berat dan nilainya sama atau lebih tinggi. Perampas tidak berhak atas kelebihan hasil pekerjaannya karena itu hanya efek. Jika beratnya berkurang, dia harus mengambil dinar dan mengganti berat yang berkurang. Jika nilainya juga berkurang, dia harus mengambil dinar, mengganti berat yang berkurang, dan selisih nilainya.
Penurunan nilai. Dia berkata: Jika seseorang mengambil kayu milik orang lain lalu memotongnya menjadi papan, pemilik kayu berhak mengambil papan tersebut. Jika nilai papan sama atau lebih tinggi dari kayu asli, dia boleh mengambilnya tanpa memberikan kompensasi kepada pengambil, karena kontribusi pengambil hanya berupa tenaga, bukan material. Jika nilai papan lebih rendah, pemilik kayu tetap mengambilnya dan pengambil harus menanggung selisih nilai.
Dia menambahkan: Jika pengambil mengubah papan tersebut menjadi pintu tanpa menambahkan material lain, aturan yang sama berlaku. Namun jika dia menambahkan material seperti besi atau kayu lain, dia harus memisahkan kontribusinya sebelum mengembalikan milik pemilik asli. Pemilik berhak menerima kembali bagiannya dan menuntut ganti rugi jika ada penurunan nilai, kecuali pengambil rela melepaskan haknya.
Hal serupa berlaku jika papan digunakan untuk membuat kapal atau tembok. Pengambil wajib membongkarnya untuk mengembalikan material asli beserta ganti rugi.
Dalam kasus benang yang digunakan untuk menjahit pakaian atau lainnya, jika seseorang mengambil benang lalu menggunakannya untuk menjahit luka manusia/hewan, dia harus mengganti nilainya. Namun, pemilik benang tidak boleh mencabut jahitan dari makhluk hidup.
Jika ada yang bertanya: ”Apa bedanya mencabut benang dari pakaian (yang merusak pakaian) dengan mencabutnya dari luka (yang menyakiti pasien)?”
Jawabannya: Merobohkan tembok atau mencabut papan dari kapal tidak haram karena tidak melukai makhluk hidup. Namun, mencabut jahitan luka menyakiti pasien dan diharamkan kecuali atas izin syariat (seperti hukuman mati). Hak tidak boleh diambil dengan cara maksiat.
(Pendapat lain dari Ar-Rabi’):
– Jika benang digunakan pada hewan yang tidak halal dimakan, tidak boleh dicabut karena Nabi ﷺ melarang penyiksaan hewan.
– Jika pada hewan halal dimakan, benang boleh dicabut karena hewan tersebut boleh disembelih.
(Asy-Syafi’i berpendapat):
Jika pengambil tidak mampu mengganti kerugian (misalnya setelah mencelup kain), dia tidak boleh dipaksa membersihkan celupan itu jika berisiko merusak kain.
Hukum Ganti Rugi oleh Keluarga (Aqilah):
Jika seorang merdeka melukai budak secara tidak sengaja, keluarganya menanggung diyat (ganti rugi). Ada yang bertanya: ”Mengapa budak tidak dianggap sebagai harta biasa?”
Jawabannya: Allah mewajibkan pembebasan budak dan diyat untuk korban manusia, tidak berlaku untuk harta/hewan. Konsensus ulama menyatakan pembunuh budak juga wajib membebaskan budak, mirip dengan kasus orang merdeka.
Jika ada yang bertanya: ”Mengapa diyat budak tidak setara dengan orang merdeka?”
Jawabannya: Besaran diyat telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
Dalam riwayat-riwayat, jumlahnya hanya dapat diketahui melalui kabar. Tidakkah kamu melihat bahwa keluarga (al-‘aqilah) menanggung diyat orang merdeka laki-laki dan perempuan meskipun keduanya berbeda, serta diyat Yahudi, Nasrani, dan Majusi, padahal menurut kita mereka berbeda dengan Muslim? Begitu pula, mereka menanggung diyat budak, yaitu nilainya. Jika ada yang bertanya, “Apa perbedaan antara budak dan hewan dalam hal ini?” Dijawab, “Ya, di kalangan umum, qishas berlaku bagi budak dalam kasus jiwa, sedangkan menurut kita berlaku untuk jiwa dan selainnya. Hal ini tidak berlaku antara dua unta jika salah satunya membunuh yang lain. Budak juga terkena kewajiban dari Allah seperti haramnya yang haram dan halalnya yang halal, serta mereka memiliki kehormatan sebagai Muslim, yang tidak dimiliki hewan.”
Jika pelaku adalah budak yang mencederai orang merdeka atau budak lain, keluarganya tidak menanggung, begitu pula tuannya. Ganti rugi menjadi tanggungannya sendiri, bukan tanggung jawab tuannya. Ia akan dijual untuk membayar diyat kepada wali korban. Jika ada sisa dari harganya, dikembalikan kepada pemiliknya. Jika tidak ada sisa atau harganya tidak mencukupi diyat, sisa tanggungannya gugur karena kerusakan hanya menjadi tanggungannya sendiri, bukan orang lain. Tidak ada kewajiban bagi tuannya atau keluarganya untuk menanggung, baik dalam kasus orang merdeka maupun budak, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ini menunjukkan bahwa diyat terkait pelaku, bukan korban. Tidakkah kamu melihat bahwa jika diyat terkait korban, keluarga pelaku harus membayar harga budak jika orang merdeka membunuhnya? Karena keluarga tidak menanggung itu, dan kesalahan budak terhadap orang merdeka atau budak lain menjadi tanggungannya sendiri, maka demikian pula kesalahan orang merdeka terhadap budak atau orang merdeka lain menjadi tanggungan keluarganya. Orang merdeka menanggung diyat seperti halnya keluarganya menanggung untuknya.
Dia berkata: Jika seseorang meminjam hewan dari orang lain ke suatu tempat, lalu menyimpang ke tempat lain, dan hewan itu rusak selama penyimpangan atau setelah dikembalikan ke tempat peminjaman sebelum sampai ke pemiliknya, maka ia bertanggung jawab. Ia tidak terbebas dari tanggungan kecuali jika mengembalikannya kepada pemiliknya dalam keadaan utuh, dan ia wajib membayar sewa sejak penyimpangan beserta ganti rugi. Dia berkata: Jika seseorang menyewa hewan dari Mesir ke Aylah, lalu menyimpang ke Makkah, dan hewan itu mati di Makkah—padahal harganya saat diterima dari pemiliknya adalah sepuluh, kemudian berkurang karena perjalanan hingga menjadi lima di Aylah, lalu ia membawanya dari Aylah—maka ia hanya menanggung nilainya dari tempat penyimpangan. Ia harus membayar sewa hingga Aylah sesuai kontrak, membayar nilai hewan di Aylah sebesar lima, dan membayar sewa yang wajar untuk perjalanan dari Aylah ke Makkah, bukan berdasarkan perhitungan sewa awal.
Dia berkata: Jika seseorang menghadiahkan makanan kepada orang lain, lalu penerima hadiah memakannya, atau menghadiahkan pakaian yang kemudian dipakai hingga rusak dan hilang, kemudian seseorang mengklaimnya dari pemberi hadiah, maka pihak yang berhak memilih untuk menuntut pemberi hadiah karena dialah penyebab kerusakan hartanya. Jika ia mengambil makanan senilai atau harga pakaiannya, pemberi hadiah tidak berhak menuntut penerima jika hadiah itu diberikan tanpa imbalan. Penerima hadiah mengambil makanan senilai atau harga pakaiannya karena dialah yang merusaknya. Jika ia mengambilnya, ada perbedaan pendapat apakah penerima bisa menuntut pemberi hadiah. Ada yang mengatakan tidak bisa, karena pemberi hadiah tidak menerima imbalan sehingga tidak bisa dituntut balik. Ia hanya tertipu oleh sesuatu yang sebenarnya bisa ditolak. Dia berkata: Jika seseorang meminjam pakaian selama satu atau dua bulan, lalu memakainya hingga rusak, kemudian orang lain mengklaimnya, ia berhak mengambil pakaian itu dan nilai kerusakan akibat pemakaian sejak hari pinjam. Ia boleh memilih untuk menuntut peminjam yang memakainya atau orang yang mengambil pakaiannya. Jika ia menuntut peminjam yang memakainya, dan kerusakan terjadi selama di tangannya, ia tidak bisa menuntut pemberi pinjaman sebelumnya karena kerusakan akibat perbuatannya sendiri, dan ia tidak tertipu hartanya sehingga tidak bisa menuntut. Jika pemberi pinjaman (bukan pemakai) menanggungnya, maka bagi yang berpendapat bahwa pinjaman harus diganti, pemberi pinjaman bisa menuntut peminjam karena ia bertanggung jawab. Bagi yang berpendapat pinjaman tidak harus diganti, pemberi pinjaman tidak bisa menuntut apa pun karena ia mengizinkan pemakaian. Ini pendapat sebagian ulama Timur. Pendapat pertama adalah qiyas dari sebagian ulama Hijaz kita, sesuai dengan riwayat, dan ini yang kita pegang. Andaikata kasusnya sama tetapi bukan pinjaman melainkan penyewaan pakaian, maka…
Jawabannya sama seperti jawaban pada kasus pertama, kecuali bahwa penyewa jika menanggung sesuatu dapat menuntut kembali kepada pemberi sewa; karena ia telah tertipu oleh sesuatu yang diambil sebagai gantinya. Ia memakainya dengan anggapan bahwa hal itu diperbolehkan dengan imbalan, dan pemilik pakaian berhak mengambil nilai sewa pakaiannya.
Dia berkata: Jika seseorang mengajukan klaim terhadap orang lain dan meminta agar tergugat bersumpah, maka hakim harus menyumpahnya. Kemudian, hakim menerima bukti dari penggugat. Jika bukti yang sah terbukti, maka hakim akan memutuskan berdasarkan bukti tersebut, karena bukti yang adil lebih utama daripada sumpah palsu. Sama saja apakah saksi penggugat yang meminta sumpah hadir di kota atau tidak, hal ini tidak melampaui salah satu dari dua kemungkinan: baik tergugat jika bersumpah akan bebas dalam segala hal, baik ada bukti yang diajukan atau tidak, atau ia hanya bebas jika tidak ada bukti yang diajukan. Jika ada bukti, maka putusan harus diambil berdasarkan bukti tersebut. Kedekatan atau jarak saksi tidak berarti apa-apa. Namun, jika saksi tidak adil, maka cukup dengan sumpah pertama, dan tidak ada sumpah ulang. Kami menyumpahnya pertama kali karena putusan terhadap tergugat ada dua kemungkinan. Pertama: tidak ada bukti terhadapnya, maka perkataannya diterima dengan sumpahnya. Atau kedua: ada bukti terhadapnya, maka putusan pertama gugur dan putusannya adalah ia harus menanggung berdasarkan bukti yang sah, sesuai dengan apa yang diklaim penggugat atau lebih dari yang dibuktikan oleh saksi.
Dia berkata: Jika seseorang merampas gandum dari orang lain lalu menggilingnya menjadi tepung, maka perlu dilihat. Jika nilai tepung sama atau lebih tinggi dari nilai gandum, maka perampas tidak mendapatkan keuntungan tambahan dan juga tidak berkewajiban apa-apa, karena ia tidak mengurangi nilai gandum. Namun, jika nilai tepung lebih rendah dari nilai gandum, maka perampas harus menanggung selisih antara nilai tepung dan gandum. Perampas tidak mendapatkan apa-apa dari proses penggilingan, karena itu hanya efek samping, bukan nilai intrinsik.
[Masalah Pemerkosaan]
(Diriwayatkan oleh Ar-Rabi’) berkata: Diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i—rahimahullah—berkata: Tentang seorang laki-laki yang memaksa perempuan atau budak perempuan untuk berzina, maka bagi masing-masing dari mereka berhak mendapat mahar seperti mahar biasanya, tidak ada hukuman hadd atau ta’zir bagi mereka. Sedangkan bagi pemerkosa, dikenakan hukuman rajam jika dia sudah menikah (tsayyib), atau dicambuk dan diasingkan jika dia masih perjaka (bikr).
Muhammad bin Al-Hasan berpendapat: Tidak ada hukuman hadd atau ta’zir bagi kedua perempuan tersebut, sedangkan pemerkosa dikenakan hukuman hadd, dan tidak wajib membayar mahar. Hukuman hadd dan mahar tidak bisa dikenakan bersamaan. Argumen yang digunakan dalam hal ini adalah riwayat dari Qais bin Ar-Rabi’ dari Jabir dari Asy-Sya’bi, tetapi ia menganggap bahwa riwayat seperti ini tidak bisa dijadikan hujah. Sebagian pengikut kami berargumen dengan riwayat bahwa Malik mengabarkan dari Ibnu Syihab bahwa Marwan bin Al-Hakim pernah memutuskan bahwa seorang perempuan yang dipaksa harus diberikan maharnya oleh pemerkosanya. Orang yang berhujah dengan ini berkata: “Marwan adalah seorang yang pernah bertemu dengan banyak sahabat Nabi—shallallahu ‘alaihi wa sallam—dan memiliki ilmu serta sering diajak bermusyawarah dalam masalah ilmu. Ia memutuskan hal ini di Madinah tanpa meriwayatkannya dari Nabi.” Namun, Muhammad bin Al-Hasan berpendapat bahwa keputusan Marwan tidak bisa dijadikan hujah.
Abu Hanifah berkata: “Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu untuk menghindari hukuman hadd, ia memaksanya hingga menyetubuhinya, maka hukuman hadd gugur dan berubah menjadi tindak kriminal yang wajib dibayar dengan hartanya.” Pendapat ini bertentangan dengan pendapat pertama.
(Asy-Syafi’i berkata): “Jika ia seorang pezina, maka hukuman hadd harus dilaksanakan sebelum ia menyetubuhinya, karena penyetubuhan tidak mengeluarkannya dari status zina, justru menambah dosanya.”
(Ar-Rabi’ berkata): Pendapat Asy-Syafi’i adalah bahwa jika seseorang bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan dalam waktu tertentu, lalu ia meninggal sebelum waktu itu atau orang yang ia sumpahi untuk berbuat sesuatu telah tiada sebelum waktunya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah karena ia dalam keadaan terpaksa. Namun, jika ia bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan tanpa menyebut waktu, lalu ia mampu melakukannya tetapi tidak melakukannya hingga ia meninggal atau orang yang dimaksud telah tiada, maka ia dianggap melanggar sumpah.
